Ditengah Covid-19, Penambang Pasir Ilegal di Tembesi Leluasa Beroperasi

138

MetroNews.co.id, Batam – Gencarnya Pemerintah Kota Batam dan pihak terkait dalam penanganan Covid-19, membuat para pelaku penambang pasir ilegal merajalela dalam kegiatannya. Hal ini terpantau langsung oleh awak media metronews.co.id di kawasan Hutan Lindung Tembesi, Kamis (09/04/2020).

Terpantau di lokasi penambangan yang tidak jauh dari Pom Bensin Simpang Barelang tersebut, Damtruk dan Lori berjejer menunggu antrian untuk memuat pasir yang sudah disaring dengan alat yang sudah disediakan.

Di kawasan tersebut terpampang Plang dari BP Batam dengan tulisan “Kawasan Hutang Lindung Sebagai Tangkapan Air”, namun penambang ini tidak mengindahkan plang tersebut.

Terkait dengan hal ini, Ketua DPC LSM Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup ( AMPUH ) Kota Batam, Sitompul menangapi, kegiatan tambang pasir atau termasuk dalam golongan Galian C yang berada di kawasan Hutan Lindung adalah ilegal dan ada unsur pidana.

“Galian C atau menanbang pasir di kawasan Hutan Lindung adalah ilegal dan itu adalah tindak pidana, diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Hutan Lindung dan  UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ujar Sitompul.

Dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban peranserta masyarakat dalam bidang kehutanan diatur dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam UU No 4 Tahun 2009 Pasal 158 mengatakan ” Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Masih kata Sitompul, kegiatan tersebut melanggar banyak Undang-undang, dari mulai dampak Lindkungan, Hutan dan Penambangan.

“Hal ini sudah banyak menyalahi aturan dan Undang-undang, namun sangat disayangkan Seakan-akan dibiarkan atau Pihak-pihak terkait tutup mata dengan kegiatan ini.

Seharusnya kalau kita benar-benar menjaga lingkungan ini, kegiatan ini wajib dihentikan dan ditindak tegas para pelakuknya,” ungkap Sitompul. (Rio)