Ketua DPC LSM (AMPUH) Akan Melaporkan Terkait Adanya Pemotongan lahan di nongsa

110

Diduga hutan lindung di daerah Bukit Aladin Sambau Nongsa Batam dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hal terkait pun terpantau oleh media ini di lokasi, alat berat Beko dan Dam Truck beraktifitas dengan melakukan pemotongan lahan yang diduga Hutan lindung resapan air.

Dugaan hutan lindung ini terpasang Plang Hutan Lindung di sekitaran daerah tersebut, Dam Truck berdatangan tanpa henti di lokasi ini untuk mengambil material tanah yang diduga tak mengatongi izin Cut And Fill

Terkait dengan hal ini, Ketua DPC LSM Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) Kota Batam, Budiman Sitompul mengatakan, Lingkungan Hidup di Batam sudah sangat menghawatirkan, sejak banyaknya oknum yang merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak lingkungannya.

“Semakin hari sangat memperihatinkan lingkungan kita ini, Sudah banyak pengrusakan lingkungan yang dilakukan para-para oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satu contoh hutan di Batam sudah pada dirusak dan bahkan di acak-acak,” Kata Budiman saat di lokasi, Sabtu (18/07/2020).

Tak hanya itu Budiman Sitompul pun juga mengatakan, pemotongan lahan tidak bisa di lakukan tanpa izin, hal itu adalah pidana dan melanggar, jelas dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

“Semua terkait lingkungan di atur dalam UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 (Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat). dan ini sudah di atur dalam sanksi Pidana dan dendanya, Terkait perusakan lahan yang kita duga hutan lindung ini yang memotong Bukit ternyata diduga juga tidak mengantongi izin Cut And Fill, Hal ini Akan kita laporkan ke Dit Reskrimsus Polda Kepri,” ungkap budiman.

Kata budiman, siapapun pelakunya wajib di tindak, instansi terkait tidak boleh tutup mata atas pelanggaran hukum yang merusak tatanan lingkungan demi anak cucu nantinya.

“Pengrusakan ini wajib ditindak, siapapun itu pelakunya wajib diproses tanpa pandang bulu, kita berkiblat kepada Undang-undang lingkungan hidup, jadi kami dari DPC Ampuh Kota Batam meminta kepada Polda Kepri dalam hal ini Dit Reskrimsus Polda Kepri bertindak tegas atas kegiatan yang sangat merusak lingkungan ini,” kata Budiman.

Dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban peranserta masyarakat dalam bidang kehutanan diatur dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (MN)