Proyek Pembangunan Jembatan Sempayang,Batang Air,dan Prepet oleh PT.Hutama Karya di Sambas Kalbar Gagal Kontruksi/Asal Jadi

130

 

kritisnews.com, Sambas Kalbar – Diduga bermasalah, proyek pekerjaan jembatan Perepet,Sempayang,dan Batang Air di desa Sungai Tengah Sungai Bening kecamatan Paloh kabupaten Sambas Kalimantan Barat, dalam pengerjaannya diduga menggunakan bahan material pasir bercampur tanah dan pengambilan material penimbunan dari tambang galian di areal lokasi tersebut Tidak berijin resmi dalam arti kata tidak sesuai standar spesifikasi yang sudah ditetapkan.

 

Menurut hasil pantauan awak media di lapangan, salah satu warga berinisial AM mengatakan Pekerjaan jembatan perepet ,Batang air dan Sempayang dikabupaten Sambas Kalimantan Barat memang dikerjakan asal jadi, oleh PT HK ( Hutama karya).
Kegiatan jembatan tersebut yang mulai di kerjakan pada tahun 2017 oleh PT HK (Hutama karya) proyek jembatan baru selesai th 2018, jembatan yang belum lama selesai tersebut sudah rusak bahkan ada di bagian jembatan di duga ada yg retak dan pecah pecah ” Lanjut AM”.

Dok,kritisnews.com 2019

 

Proyek jembatan yang terletak di desa Sungai Tengah, Sungai Bening kecamatan Paloh kabupaten Sambas Kalbar yang di kerjakan oleh PT Hutama Karya seperti proyek siluman saja, karena tidak adanya satupun papan informasi pengerjaan proyek tersebut. Proyek jembatan tersebut berlokasi di desa Sungai Tengah kecamatan Paloh kabupaten Sambas, dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Senilai meliyaran Rupiah.

Sekilas UU No 2 tahun 2017, Tentang jasa konstruksi pasal 63, yang Berbunyi : “Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan penyedia jasa”,dan pasal 67 ayat (1) “Penyedia jasa dan/atau Pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1),ayat (2),dan ayat (3)”. Dan ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah”.

Harapan Masyarakat agar Aparat pemerintahan Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK agar mengevaluasi proyek Jembatan tersebut karena di duga adanya penyimpangan dana dan di duga ada nya korupsi.

(LDY,tim)