Beranda / Infotorial / BP Batam Dukung BATAMKU, Inovasi Pendataan Mobilitas untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Investasi

BP Batam Dukung BATAMKU, Inovasi Pendataan Mobilitas untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Investasi

MetroNews.co.id, Batam-Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU sebagai inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Inisiatif yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Batam ini diharapkan menjadi instrumen pendukung dalam memperkuat perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tingginya mobilitas penduduk Batam.

Implementasi awal BATAMKU direncanakan berlangsung di Pelabuhan Sekupang. Setelah melalui tahap uji coba dan evaluasi, penerapannya akan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Kota Batam.

Bagi BP Batam, pengembangan sistem pendataan ini memiliki arti strategis. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), Batam memiliki dinamika pergerakan orang yang berkaitan erat dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan masyarakat.

Ketersediaan data mobilitas yang akurat dan mutakhir diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan kawasan secara lebih komprehensif, sekaligus menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa BATAMKU merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Rokok Tanpa Pita Cukai Merek Lenox Beredar Bebas di Batam, Bea Cukai dan Polda Kepri Seakan Tutup Mata

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Perkuat Perencanaan Infrastruktur dan Daya Saing Investasi

Pengembangan BATAMKU tidak hanya diarahkan untuk mencatat arus kedatangan dan keberangkatan penumpang. Lebih jauh, data yang terkumpul dan telah melalui proses verifikasi berpotensi menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terukur.

Dalam konteks pengembangan kawasan, informasi mobilitas masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebutuhan infrastruktur transportasi, kapasitas fasilitas pelabuhan, aksesibilitas antarkawasan, hingga penyediaan layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Hal tersebut menjadi penting mengingat pertumbuhan investasi dan aktivitas industri Batam turut mendorong kebutuhan tenaga kerja serta pergerakan masyarakat dari berbagai daerah.

Resmi Dikukuhkan, Hendrik Targetkan Raih 7 Kursi DPRD Batam 2029 Mendatang

Amsakar menegaskan, penguatan investasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung agar manfaat pertumbuhan investasi dapat dirasakan secara lebih luas.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” lanjutnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, informasi mengenai pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat dapat menjadi salah satu masukan dalam memahami dinamika kebutuhan tenaga kerja. Data tersebut, apabila dipadukan dengan data sektoral yang relevan, dapat mendukung penyelarasan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, informasi mobilitas secara agregat juga berpotensi dimanfaatkan untuk membaca perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, dan UMKM.

Dengan demikian, pengembangan BATAMKU diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pengembangan kawasan, peningkatan investasi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

BP Batam Perkuat Pelestarian Lingkungan melalui Penghijauan dan Gotong Royong

Dorong Integrasi Data Antarlembaga

Pengembangan BATAMKU juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi melalui semangat Satu Data Indonesia.

Melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, Pemko Batam dan BP Batam bersama sejumlah pemangku kepentingan telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kesiapan operasional penerapan sistem di pelabuhan.

Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam implementasinya, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penting. Sejumlah pihak yang akan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.

Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Bagi BP Batam, ketersediaan data yang terintegrasi merupakan salah satu elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Sekupang Menjadi Lokasi Awal Implementasi

Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal penerapan BATAMKU untuk menguji kesiapan sistem, alur pendataan, kapasitas petugas, serta kemudahan pengguna dalam mengakses layanan.

Hasil evaluasi tahap awal akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara bertahap di pelabuhan lainnya.

Di sisi lain, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam proses pengembangan. Pengelolaan informasi harus memperhatikan kejelasan tujuan pendataan, pembatasan akses, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi.

Penerapan BATAMKU juga perlu memperhatikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki telepon pintar.

Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tersebut tidak semata-mata diukur dari penggunaan teknologi, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi Batam, tetapi juga bagi Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat, khususnya dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar. (*)

Editor: Wetsi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement