MetroNews.co.id, Batam– Wali Kota Batam/Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam DR Amsakar Achmad, bergerak cepat saat Presiden Prabowo Subianto, memberi arahan agar seluruh pelayanan kepada dunia usaha disederhanakan, sehingga iklim investasi menjadi lebih cepat, mudah, dan kompetitif.
Hal ini disampaikan Amsakar dalam wawancara khusus program “Profit” di CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).
Menindaklanjuti arahan tersebut, ia bersama Wakil Wali Kota/Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan investasi.
Salah satu hasilnya terlihat pada proses persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) –yang sebelumnya memerlukan waktu enam bulan hingga dua tahun– kini dapat diselesaikan rata-rata dalam waktu 38 hari.
Sementara itu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kini dapat diselesaikan sekitar dua bulan.
Percepatan pelayanan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya realisasi investasi. Pada 2024, investasi di Batam mencapai Rp25,46 triliun, kemudian melonjak menjadi Rp44,01 triliun pada 2025 atau tumbuh 72,83 persen.
Realisasi tersebut juga melampaui target investasi sebesar Rp36,9 triliun dengan tingkat capaian mencapai 118,87 persen.
“Kami diminta Presiden untuk menyederhanakan pelayanan kepada dunia usaha. Itu yang terus kami lakukan agar investor memperoleh kepastian dan kemudahan berusaha di Batam,” katanya.
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗠𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗟𝗼𝗸𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗳 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Amsakar juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar satu jam 45 menit, minggu lalu (7/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya menjaga daya saing Batam melalui penyederhanaan perizinan, percepatan pelayanan, serta pengembangan pelabuhan berstandar internasional agar mampu memanfaatkan potensi Selat Melaka secara optimal.
Selain itu, Presiden meminta Batam tetap mempertahankan perannya sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
Pihaknya juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam proses transisi kewenangan perizinan dari kementerian dan lembaga.
Pemerintah berharap implementasi berbagai regulasi, termasuk PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, dapat berjalan lebih efektif sehingga pelayanan kepada investor semakin cepat.
“Perhatian Presiden menjadi energi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Batam menjadi lebih tinggi. Ukuran keberhasilan kami adalah menghadirkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha,” tutup Amsakar. (ski)
Sumber: Kata Batam
Editor: Wetsi
Komentar