MetroNews.co.id, Batam– Pernah bayangkan betapa melelahkannya seorang nelayan harus bolak-balik ke berbagai instansi hanya untuk mengurus izin melaut dan rekomendasi BBM? Kabar baik datang dari Batam!
Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi meluncurkan Tim Percepatan Administrasi Kerja Kapal Nelayan Gratis (Cakalang) di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakangpadang, Selasa (22/9/2026).
Inovasi ini hadir untuk menuntaskan masalah klasik: birokrasi berbelit yang selama ini menyita waktu dan tenaga nelayan pesisir.
𝗞𝗲𝗻𝗮𝗽𝗮 𝗧𝗶𝗺 𝗖𝗮𝗸𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴?
Selama ini, proses mendapatkan rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan sangat menguras energi.
Mereka harus melewati birokrasi berlapis—mulai dari mengurus izin kecil ke KSOP Tanjungbalai Karimun, membuat Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di Sekupang, hingga akhirnya sampai ke Dinas Perikanan Kota Batam.
Kini, lewat Tim Cakalang, Pemko Batam, mengubah polanya menjadi jemput bola. Menggandeng lintas instansi (KSOP, DPMPTSP, provinsi hingga kecamatan), tim ini akan turun langsung ke pulau-pulau dan wilayah hinterland sebanyak enam kali sepanjang tahun 2026. Nelayan tak perlu lagi jauh-jauh datang ke pusat kota!
𝗕𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿 𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗡𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻
Tak sekadar memangkas administrasi, peluncuran ini juga diwarnai penyerahan berbagai bantuan fantastis hasil kolaborasi dengan DPRD Kepri. Di antaranya:
~ 100 unit mesin ketinting senilai total Rp500 juta, diserahkan kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (mencakup 200 nelayan) untuk mendongkrak produktivitas melaut.
~ Sebanyak 7.000 nelayan di Batam kini resmi terlindungi BPJS Ketenagakerjaan (ditargetkan bertambah 500 nelayan lagi pada 2027), plus penyerahan santunan Rp42 juta kepada ahli waris nelayan Tanjungsari.
~ Pemasangan router internet gratis berkuota 85 GB per bulan di 10 titik Kampung Nelayan Merah Putih dari program Gerakan Donasi Kuota XL Smart.
Yang paling penting dari acara ini bukan seremoninya, tapi bagaimana kebutuhan nelayan terkait BBM dan izin bisa dibantu dengan cepat tanpa berbelit-belit. Pemko Batam hadir menyelesaikan kompleksitas persoalan warga pesisir kita.
Dengan target menerbitkan 1.500 surat rekomendasi BBM hingga Desember 2026, langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi angin segar bagi kebangkitan ekonomi maritim di Batam. (ski)
Sumber: Kata Batam
Bagaimana menurutmu, Warga Batam?
Sudah saatnya pelayanan publik memang harus turun langsung menjemput warga seperti ini, bukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan berita baik ini agar makin banyak nelayan yang terbantu!


Komentar